EDITORIAL MEDIA INDONESIA
Bansos Tepat Sasaran
*NEGARA sudah semestinya hadir dalam setiap kesulitan hidup rakyatnya akibat pandemi covid-19.* Kehadiran negara tidak hanya dalam bentuk politik anggaran, tapi memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat waktu dan tepat sasaran.
*Dari sisi politik anggaran, tampak nyata keberpihakan pemerintah untuk mengatasi penyebaran covid-19 beserta dampak ikutannya*. Namun, bantuan yang disalurkan belum sepenuhnya tepat sasaran karena data yang digunakan tidak akurat.
*Keberpihakan dari sisi politik anggaran, misalnya, pada kesempatan pertama pemerintah melakukan refocusing dan relokasi APBN*. Diperoleh dana Rp405,1 triliun untuk menanggulangi dampak ekonomi wabah covid-19, sebesar 27% atau Rp110 triliun dipakai untuk bansos.
*Pemerintah daerah juga melakukan refocusing dan relokasi APBD*. Sejauh ini, per 16 April, terkumpul dana daerah Rp56,57 triliun. *Sebanyak 31% atau Rp17,5 triliun dialokasikan untuk belanja hibah/bansos mengatasi dampak covid-19 di daerah.*
*Lebih dari cukup dana yang dipakai untuk bansos*. Eloknya, pusat dan daerah berkolaborasi menentukan sasaran bansos sehingga tidak terjadi tumpang tindih. *Satu orang mendapatkan bantuan berlimpah, orang lain malah gigit jari karena tidak mendapatkan bansos*. Kondisi seperti ini, jika terjadi, hanya memicu kecemburuan sosial.
*Pencairan anggaran untuk bansos sudah tepat waktu*. Bantuan diberikan kepada masyarakat yang sangat membutuhkan, jauh hari sebelum pemerintah melarang mudik.
*Pulang kampung tidak hanya berkaitan dengan keperluan merayakan Lebaran*. Sebagian pekerja di sektor informal telanjur pulang kampung akibat tidak ada lagi pekerjaan harian di kota. *Para pekerja informal paling rentan atas kebijakan kerja di rumah, belajar di rumah, dan beribadah di rumah*. Ditambah lagi pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar melawan covid-19.
*Pemberian bansos khusus untuk pekerja sektor informal yang masih bertahan di kota bisa dianggap sebagai insentif atas kepatuhan mereka mengikuti kebijakan pelarangan mudik.*
*Harus tegas dikatakan bahwa penyaluran bansos masih perlu diperbaiki*. Pada awalnya bansos mendapat sentimen positif publik, tapi sekarang muncul penilaian negatif. *Implementasi penyaluran bansos yang tidak terarah dan tumpang tindih dianggap menjadi penyebab masyarakat tidak lagi memandang program bansos secara positif.*
*Ambil contoh di DKI Jakarta. Sejauh yang terekam dalam pemberitaan media massa, ada orang-orang kaya mendapatkan bansos, meski kemudian dikembalikan*. Nama orang meninggal juga tertera dalam daftar penerima bansos. *Sebaliknya, mereka yang membutuhkan bansos malah tidak menerima bantuan.*
*Mestinya, data penerima bansos harus sesuai nama dan alamat, serta berbasis nomor induk kependudukan*. Di sinilah letak persoalannya. *Negara ini tak kunjung naik kelas dalam hal memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).*
*DTKS dipergunakan Kementerian Sosial sebagai basis data pemberian bansos kepada masyarakat secara nasional*. Data awal disodorkan pemerintah kabupaten dan kota. *Jika terdapat kekeliruan DTKS di Kementerian Sosial, bisa dipastikan ada kesalahan input data dari kabupaten dan kota.*
*DTKS mestinya dipadankan dengan data kependudukan di Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri berdasarkan nomor induk kependudukan*. Ini pekerjaan rumah pemerintah yang harus segara diselesaikan.
*Tidak ada kata terlambat untuk terus-menerus memperbarui data oleh pemerintah daerah*. Sebaiknya pembaruan itu melibatkan RT/RW karena pihaknya yang paling mengetahui kondisi riil di lapangan.
*Tidak kalah pentingnya ialah memastikan bansos tidak terkait kepentingan politik elektoral kepala daerah yang akan maju dalam pilkada*. Di beberapa daerah ditemukan foto diri kepala daerah di bungkusan bansos.
*Patut diapresiasi gerakan rakyat yang turut membantu sesama yang terpapar dampak covid-19.* Ada gerakan mengumpulkan dan menyalurkan bantuan, ada pula kelompok masyarakat yang membagi-bagikan nasi bungkus. *Tidak sedikit warga-warga di perumahan yang tergerak dan bergotong-royong membantu tetangga yang paling terdampak covid-19.*
*Kemiskinan akibat dampak covid-19 bukan angka statistik belaka*. Satu orang saja tidak bisa makan, negara harus hadir memberikan bantuan. *Akan tetapi, tanpa perbaikan data, bansos hanya menimbulkan kecemburuan sosial.*
