Ekonomi Digital Menopang Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Transformasi Digital Menjadi Kunci Di Era Pasca Covid-19
Jakarta, Cendekiawanprotestan.com
Pandemi Covid-19 telah mempercepat transformasi digital perekonomian di Indonesia dengan sangat cepat dalam semibilan bulan terakhir. Transformasi digital ini telah berkembang pesat, lebih dari sekedar e-commerce dan perusahaan transportasi online dan telah merambah ke sektor-sektor lain seperti manufaktur, kesehatan, pendidikan, ritel, perhotelan, dan transportasi.
Untuk membahas lebih jauh mengenai ini, Indonesia Economic Forum berkolaborasi dengan HSBC Indonesia mengadakan IEF Round Table bertajuk “Growth Prospects for Indonesia’s Digital Economy Post Covid-19” yang dipandu oleh Shoeb Kagda, Founder & CEO Indonesia Economic Forum dan dihadiri oleh beberapa pembicara utama seperti Wakil Menteri Keuangan Indonesia, Bapak Suahasil Nazara; Director Commercial Banking, HSBC Indonesia, Eri Budiono; Chief Executive National ICT Council (WANTIKNAS) Dr. Ilham A Habibie dan Director of Fintech, Payment, Logistics & Virtual Products Bukalapak Victor Lesmana.
Berbagai sub tema dibahas dalam round table ini, seperti: Berinvestasi dalam Teknologi Digital: Do’s and Dont’s; Bagaimana IoT mengubah sektor Manufaktur; Big data dan AI: transformasi sektor Jasa dan Tantangan regulasi terhadap Transformasi Digital.
“Ekonomi digital sudah menjadi arus utama di Indonesia. Dalam beberapa bulan terakhir, pandemi Covid-19 telah mempercepatnya, seiring makin banyaknya pelkau bisnis dan konsumen mengadopsi teknologi online untuk bekerja, belajara dan bahkan berbelanja. Ratusan ribu penduduk Indonesia telah memulai usahanya dari rumah untuk membantu keluarga mereka dan memperbaiki kehidupan mereka. Lebih dari 64 juta pelaku UMKM juga mulai mengadopsi teknologi online. Sektor keuangan juga mulai mengadopsi transformasi digital dan perbankan konvensional mulai memperluas layanan mereka ke konsumen lewat transformasi digital. Tapi untuk bisa memaksimalkan potensi ekonomi digital, Indonesia harus berinvestasi pada infrastruktur dan mengadopsi lebih banyak teknologi seperti AI, cloud computing, IoT, dan big data analytic sebagai landasan dari revolusi industri 4.0. Kuncinya, pemerintah, swasta dan masyarakat harus bekerja sama membangun infrastruktur dan mengadopsi teknologi baru maupun proses bisnis baru,” Kata Shoeb Kagda, Founder & CEO Indonesia Economic Forum mengawali acara.
Wakil Menteri Keuangan Indonesia, Suahasil Nazara, dalam sambutannya menekan dua hal. Pertama, dukungan pemerintah dalam bentuk kebijakan fiskal agar Indonesia tidak hanya mampu melalui pandemi Covid-19 dengan baik, namun juga dengan kebijakan luar biasa untuk mewujudkan reformasi secara struktural.
Sejak kasus positif Covid-19 terjadi pertama kali pada bulan Maret, pemerintah menyadari bahwa perekonomian akan tertekan dimana konsumsi rumah tangga dan investasi akan melambat seiring dengan terbatasnya interaksi masyarakat. Hal ini tercermin dari pertumbuhan PDB yang mengalami kontraksi 5,32% di kuartal-II 2020. Untuk itu pemerintah melakukan intervensi lewat kebijakan fiskal demi mencegah perlambatan ekonomi yang lebih dalam. Dan pada bulan Juli dan setelahnya, mulai terlihat mobilitas masyarakat yang menjadi dasar dari pemulihan aktivitas ekonomi Indonesia. Badan Pusat Statistik hari ini mengumumkan pertumbuhan PDB Indonesia mengalami kontraksi 3,49% di kuartal-III, lebih baik dari kuartal sebelumnya. Meskipun masih mengalami kontraksi, pemerintah berharap pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk keseluruhan tahun 2020 ini sekitar minus 1,7 hingga 0,6 persen.
“Saya yakin respon kebijakan fiskal dari pemerintah, di antaranya pengurangan tarif pajak penghasilan (PPh) Badan dari 25% menjadi 22% dan nanti akan dikurangi lagi menjadi 20%, bisa menarik lebih banyak perusahaan swasta untuk berinvestasi di Indonesia. Kami juga berkomitmen untuk mengesahkan UU Omnibus Cipta Kerja di tengah pandemi, agar iklim investasi membaik dan disaat yang bersamaan menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan melindungi pekerja kita dengan adanya jaminan kehilangan pekerjaan misalnya. Ini akan menjadi landasan reformasi struktural pemerintah. Kami terus berkomitmen untuk terus melakukan reformasi struktural,” kata Suahasil.
Pada tahun 202, pemerintah sesuai dengan Perpres Nomor 72/ 2020 masih akan dalam mode ekspansi belanja pemerintah. Untuk itu defisit APBN diperkirakan masih akan melebihi 3% dari PDB, tepatnya 5,4% (dibanding tahun 2020 sebesar 6,34%) dan akan berangsur kembali ke level normal di bawah 3% PDB pada tahun 2023. Pemerintah akan menambah anggaran belanja kesehatan, bantuan ke UMKM dan meningkatkan kesiapan infrastruktur TIK dan digital di Indonesia. Kesehatan menjadi salah satu sektor penting dan menawarkan potensi ekonomi yang besar dan menjadi landasan sektor lain untuk pulih dari pandemi Covid-19.
“Konektivitas internet, data, dan gadget akan sangat penting. Itulah mengapa kami mengalokasikan subsidi internet. Peningkatan infrastruktur TIK juga penting untuk meningkatkan total labor productivity Indonesia. Itulah mengapa di tahun 2021 alokasi anggaran belanja pemerintah untuk TIK akan meningkat dan akan dialokasikan melalui transfer ke daerah dan beberapa kementerian seperti Kemenkominfo untuk koneksi satelit, Kemendikbud untuk subsidi internet pelajar dan lainnya, Kemensos, Kementerian PPN dan Kemenkeu sendiri. Kami sedang mengupgrade sistem tax core agar lebih user friendly dan memberikan kemudahan akses dan kepastian bagi para wajib pajak,” tambah Suahasil.
Menutup sambutannya, Suahasil kembali menegaskan pentingnya ekonomi dan transformasi digital untuk perekonomian Indonesia ke depan. Ia menjadi bagian dari agent of change dan harus inklusif bagi setiap penduduk Indonesia sehingga mereka semua bisa saling membantu meningkatkan perekonomian Indonesia serta mampu meningkatkan keamaan bagi transaksi digital, data dan keamanan digital dan lainnya. Ekonomi digital akan menjadi salah satu sektor ekonomi yang fundamental bagi kehidupan pasca Covid-19 dalam 2 hingga 3 tahun ke depan. Apalagi jika sektor penting lainnya seperti pertanian dan pengolahan juga bisa mengadopsi transformais digital, dampaknya akan lebih besar. Di satu sisi, telekomunikasi juga menjadi salah satu sektor yang paling berkembang pesat saat ini dan mungkin dua hingga 3 tahun mendatang karena masyarakat juga akan makin bergantung pada penyedia jasa telekomunikasi.
Sektor keuangan juga menjadi salah satu yang bisa memaksimalkan ekonomi digital. Pemerintah selalu mendukung sektor keuangan, terutama dalam meningkatkan inklusi keuangan dan literasi keuangan masyarakat di pedesaan utamanya. Layanan digital perbankan maupun non perbankan harus memastikan bahwa mereka tidak hanya meningkatkan inklusi keuangan penduduk di Indonesia namun juga di saat bersamaan meningkatkan literasi keuangan. OJK berperan mengawasi tata kelola, data, keamanan, inovasi produk dan bersama Kementerian Keuangan juga memastikan inovasi keuangan dan layanan digital harus berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku dengan memperhatikan stabilitas sistem keuangan.
“Ekonomi digital berkembang sangat cepat dalam 8 bulan terakhir dan akan menjadi masa depan kita. Di kementerian keuangan sendiri kami telah beralih ke digital untuk berbagai aktivitas kami mulai dari administrasi, rapat, tanda tangan semua dilakukan secara digital. Bahkan nanti setelah vaksin ditemukan dan masyarakat kembali merasa nyaman berinteraksi dankembali melakukan aktivitas ekonomi, saya percaya digital akan tetap menjadi bagian dari kehidupan kita yang baru,” tutup Suahasil.
Director Commercial Banking, HSBC Indonesia, Eri Budiono, membagikan pandangannya terkait 9 trend baru di dunia perbankan dalam beberapa tahun ke depan di era pasca Covid-19. Pertama, adanya ekonomi baru yang banyak digerakan oleh adopsi digital. Kedua, adanya pergeseran jobs role karena Covid-19 telah membawa banyak automasi. Ketiga, remote working menjadi normal baru. Keempat, cashless payment meningkat. Kelima, disinflation karena banyak pelaku usaha menghadapi tekanan yang meningkat akibat dari persaingan produktivitas dan harga yang lebih murah untuk konsumen. Keenam, investasi akan lebih banyak bergerak ke teknologi terumata untuk meningkatkan konektivitas dan automasi. Ketuju, pola pengeluaran untuk leisure akan lebih banyak karena teknologi membantu orang menghemat waktu untuk mengerjakan pekerjaan harian. Kedelapan, tantangan dalam menghitung level ekonomi yang sesungguhnya dengan adanya ekonomi digital. Terakhir, tantangan dalam hal kebijakan yang harus lincah dan adaptif terhadap perkembangan jaman.
Di sektor keuangan sendiri, pandemi Covid-19 telah membuat perbankan, seperti HSBC Indonesia misalnya melakukan program pelatihan atau rescaling untuk para karyawannya agar mereka lebih siap terhadap jobs role baru di masa depan. Beberapa karyawan juga ditransisikan ke fungsi lain. HSBC sendiri tidak memiliki CTO untuk memimpin trasnformasi digital di perusahaan, namun semuanya dikomandani oleh CEO langsung. HSBC juga mulai memperbanyak kolaborasi dengan industri non perbankan seperti fintek untuk mengembangkan akuisisi pelanggan maupun business origination.
“Kita telah melihat adanya peningkatan aktivitas mobilitas masyarakat yang berkontribusi pada pemulihan ekonomi. Tapi masih banyak PR yang harus diselesaikan pemerintah, mulai dari infrastruktur, regulatory frame work, dan sumber daya manusia. Mungkin dengan adanya omnibus law Cipta Kerja kita bisa mempekerjakan sedikit eskpatriat untuk mentransfer wawasan mereka dan mempercepat peningkatan literasi digital di masyarakat. Kita harus saling bahu membantu untuk memaksimalkan ekonomi digital yang tujuan akhirnya adalah peningkatan produktivitas,” kata Eri Budiono.
Chief Executive National ICT Council (WANTIKNAS) Dr. Ilham A Habibie berbagi pandangannya terkait pentingnya keterampilan baru yang dibutuhkan SDM Indonesia seperti literasi digital. Untuk itu pendidikan dan pelatihan terkait problem solving, critical thinking, programing maupun pendidikan STEAM di perlukan. Setiap SDM di Indonesia perlu mebuka mata terhadap kesempatan pelatihan akan ketrampilan-ketrampilan tersebut. Selain itu, Indonesia juga perlu segera membangun pusat data apakah itu di jakarta, Ibu Kota Baru, Batam maupun Bitung, serta memiliki chief digital officers di level nasional seperti negara Singapura, Jepang maupun Amerika Serikat. Saat ini, inisiatif transformasi digital masih dilakukan secara terpisah oleh masing-masing kementerian terkait.
Director of Fintech, Payment, Logistics & Virtual Products Bukalapak Victor Lesmana turut mendukung komitmen pemeirntah dalam meningkatkan literasi digital masyarakat utamanya di kota – kota tier dua ataupun tiga. Bukalapak sendiri melalui program Mitra Bukalapak banyak bergerak ke kota – kota kecil dengan menggandeng pelaku UMKM dan mengenalkan ketrampilan digital kepada mereka untuk meningkatkan produktivitas mereka.
“Kami selalu melihat perkembangan teknologi 5 tahun ke depan, apa teknologi yang ada di pasar saat ini dan kami juga membangun innovation center untuk teknologi – teknologi baru dan menjadi inkubasi bagi para pelaku ekonomi digital untuk mengimplementasikan solusi bagi real world problem,” kata Viktor.
Untuk informasi lebih lanjut terkait hasil diskusi dalam webinar ini, kunjungi www.indonesiaeconomicforum.com
Tentang Indonesia Economic Forum
Indonesia Economic Forum (IEF) menyatukan para pemimpin bisnis, pembuat kebijakan, pengusaha dan pemrakarsa di Indonesia. Didirikan pada tahun 2014, IEF berfokus pada tema unik setiap tahunnya yang merupakan dasar dari kisah pertumbuhan Indonesia. IEF bertujuan untuk menciptakan informasi dan pengetahuan yang dapat membantu para pemimpin bisnis berkontribusi pada pertumbuhan perusahaan dan negara. Melalui platform digitalnya, IEF menjangkau lebih dari 3.000 pemimpin eksekutif dan pebisnis senior serta lebih dari satu juta pengikut di Indonesia.
“””
(Hotben)
