Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA): Ciptakan Konstruksi Responsif Gender dalam Keluarga Melalui Media
Jakarta (28/08), Cendekiawanprotestan.com
Praktik ketidakadilan gender yang ditampilkan media, baik melalui pemberitaan maupun iklan saat ini masih banyak kita jumpai. Hal ini menimbulkan kekhawatiran, terlebih saat masa pandemi Covid-19.
Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Indra Gunawan menuturkan media mempunyai peran yang besar dalam mengembangkan wacana kepada masyarakat, khususnya dalam membingkai konstruksi keluarga yang responsif gender.
“Media dalam hal ini mempunyai peran besar sebagai pembentuk konstruksi masyarakat. Tidak hanya sebatas memberikan informasi yang teruji kebenaran dan kecepatannya untuk masyarakat, media seyogyanya juga dapat berperan sebagai wadah yang memproduksi dan merekonstruksi nilai-nilai kesetaraan gender, khususnya dalam keluarga,” ujar Indra dalam Webinar Keluarga Responsif Gender dalam Perspektif Media.
Indra menambahkan masih minimnya wawasan terkait kesetaraan gender pada kalangan jurnalis juga bisa menjadi penyebab masih banyaknya berita yang mengabaikan isu responsif gender. “Saat ini, kita masih belum banyak menjumpai konsep keluarga yang responsif gender di Indonesia. Pemberitaan yang ada saat ini masih menempatkan ibu dengan perannya di ranah domestik dan ayah sebagai tulang punggung keluarga. Padahal bisa saja jika peran itu kemudian diubah menjadi ayah yang mengurus anak dan ibu yang bekerja. Dalam hal ini media bisa mengambil perannya dalam menciptakan konstruksi keluarga yang responsif gender. Maka dari itu, besar harapan agar diskusi hari ini mendapatkan rekomendasi bagaimana membangun konsep gender dalam keluarga melalui peran media, untuk kemudian menjadi acuan kami dalam membuat kebijakan ke depannya,” tambah Indra.
Pemimpin Redaksi IDN Times, Uni Lubis mengatakan kondisi pandemi Covid-19 menjadi pukulan berbahaya bagi upaya perjuangan kesetaraan gender dan meningkatkan kerentanan perempuan mengalami kondisi yang tidak baik. “Pada kondisi seperti ini menjadi penting agar setiap media dan jurnalis untuk mengutamakan konsep gender sensitive reporting. Hal ini mengingat media memiliki kekuasaan dan tanggung jawab untuk menantang stereotip dalam produksi konten untuk menjadi contoh bagi generasi sekarang dan mendatang. Pada dasarnya media harus menjadi forum bagi kebutuhan, perspektif, dan suara yang berbeda di masyarakat. Oleh sebab itu, jika semua media selalu mengutamakan konten yang akurat, bernuansa, dan menarik khalayak yang lebih besar ini berpotensi menciptakan perubahan positif bagi seluruh masyarakat,” ujar Uni.
Uni Lubis mengingatkan kepada media dan rekan-rekan jurnalis agar selalu mengingat pentingnya sensitif gender, khususnya dalam peliputan terkait pandemi. “Tanpa pemahaman kesetaraan gender yang baik, media justru berkontribusi terhadap makin buruknya dampak krisis dan memutar balik perjuangan kesetaraan yang diperoleh perempuan di seluruh dunia. Oleh sebab itu menjadi penting untuk memastikan agar jurnalis selalu menggunakan kacamata keseimbangan gender dan bahasa yang netral secara gender. Selain itu, banyak membaca untuk memperluas wawasan dan perspektif dalam menulis sebuah berita sehingga hasilnya akurat dan adil. Jika dalam melakukan peliputan kalian menemukan ada ketidakadilan perspektif gender, maka jangan ragu untuk menyampaikan kepada pimpinan,” ujar Uni.
Sementara itu, Peneliti Media dan Pendiri Remotivi, Roy Thaniago mengatakan media merupakan wahana untuk mengakses realitas dimana suatu konstruksi realitas tertentu, salah satunya konsep tentang keluarga. Selain itu, media massa menjadi salah satu sarana penyalur informasi, pesan, dan hiburan kepada masyarakat. Akan tetapi banyak media yang justru masih menayangkan konsep ketidakadilan gender yang kemudian menciptakan konstruksi yang tidak tepat dalam pemahaman keluarga. Padahal bisa saja media massa memanfaatkan kemampuannya mengubah opini publik sekaligus kemampuan membentuk konstruksi gender di masyarakat sehingga konstruksi mengenai kesetaraan gender dalam keluarga bisa diperbaiki.
Roy mengajak seluruh media agar dapat melibatkan pemangku kebijakan dan aktor utama media untuk memahami permasalahan perspektif gender dalam keluarga. “Kita perlu membuat atau merevisi bersama-sama panduan produksi sinetron, kode etik jurnalistik, dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Dalam hal ini Kementerian PPPA juga dapat membuat sebuah narasi tandingan dan melakukan pemantauan media secara berkala. Kemudian yang tak kalah penting juga memberikan pendidikan pada anak terkait konsep keluarga dan gambaran peran masing-masing anggota keluarga,” tambah Roy.
Lebih lanjut, Konsultan Gender United Nations Population Fund (UNFPA), Sri Wahyuni menuturkan sangat penting bagi media untuk menciptakan ruang pemberitaan yang ramah gender dan ramah anak. “Namun saat ini masih banyak media masih saja tidak ramah gender dengan menggunakan judul “nakal” dalam beritanya yang kemudian menimbulkan konstruksi yang salah dalam masyarakat sebagai pembaca. Berbagai upaya telah dan terus dilakukan pemerintah dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender di Indonesia, namun pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Sinergi seluruh pihak, utamanya peran media juga sangat penting,” ujar Yuni.
Yuni menambahkan pada dasarnya setiap media bisa memberikan kontribusi dengan menampilkan berita yang ramah gender dan anak, seperti memberikan judul yang ramah keluarga dan anak, gambar yang memberikan citra positif bagi pembacanya, menayangkan konten yang edukatif, dan yang tak kalah penting memberikan pelatihan dan pemahaman gender kepada setiap jurnalis peliputan. “Jika itu semua dapat terpenuhi dan dilakukan oleh seluruh media, maka tidak akan ada lagi berita yang tidak berperspektif gender dan akan terbangun konstruksi yang ramah gender dan anak di masyarakat,” tambah Yuni.
