Oleh : Jeannie Latumahina
Pemilu Indonesia baru-baru ini telah menghasilkan kepemimpinan yang baru. Terlepas dari perdebatan di MK nanti, tetapi yang pasti, bahwa tampaknya Presiden Jokowi akan melanjutkan periode keduanya, sesuatu yang diharapkan agar pembangunan hal-hal yang menjadi fondasi utama kemajuan bangsa dilanjutkan.
Meski demikian, ada aroma busuk dalam hasil pemilihan legislatif. Maraknya politik uang selama pemilu menjadi momok yang ditengarai akan berdampak pada kualitas anggota dan produk-produk legislatif ke depannya.
Penanggung jawab terbesar untuk menghilangkan bau tak sedap dalam politik, terutama pemilihan legislatif adalah partai politik. Mereka yang menjaring kader, membina dan mempromosikan kadernya untuk dipilih rakyat.
Pembinaan dan kaderisasi yang selama ini berjalan menampakkan fenomena bahwa para kader politisi itu tidak berakar pada rakyat. Mereka memang datang dari rakyat, tetapi memperlakukan dirinya seperti elit, cenderung menjaga jarak dengan rakyat, dan bersikap oportunis; mendekati rakyat menjelang pemilu.
Tak ayal, karena kedekatan dengan rakyat tidak pernah terjadi atau musiman, maka sangat sulit untuk mendapatkan kepercayaan rakyat dalam pemilu. Upaya yang gencar dilakukan kemudian adalah politik uang yang kemudian membawa banyak ekses buruk.
Untuk menangkal hal itu, kita perlu mendesain ulang bagaimana model ideal kehidupan berpartai. Satu hal yang dianjurkan adalah membangun politik berbasis gerakan sosial.
Secara konkret, partai politik mesti punya karakter seperti Lembaga Swadaya Masyarakat atau NGO-NGO yang bergerak di banyak bidang dan isu. Advokasi yang terus-menerus, konsisten dan berkelanjutan oleh kader-kader partai mau tidak mau harus dilakukan.
Tentu saja, kita harus memilih isu pokok yang terpenting dari sekian banyak isu. Menurut saya, isu ekonomi menjadi pilihan yang utama.
Belajar dari pengalaman pemilu yang barusan berlalu, kita bisa melihat bahwa banyak rakyat memilih para legislator atau pemimpinnya setelah diberi uang. Untuk sebagian, hal ini disebabkan kemiskinan. Karena, miskin, masyarakat pun tidak pernah menggratiskan suaranya dalam pemilu.
Bagaimana kemiskinan itu bisa diperbaiki? Koperasi adalah jalan terbaiknya. Sebetulnya, banyak masyarakat yang kurang bahkan tidak punya modal untuk berwirausaha. Koperasi, dengan sistem pinjaman berbunga rendah, lalu menjadi modal bergulir, bisa membantu peningkatan ekonomi masyarakat. Percayalah bahwa masyarakat sendiri punya ide yang melimpah untuk membangun usaha kreatif dalam meningkatkan ekonominya. Yang terpenting, masyarakat mesti didampingi secara konsisten: baik dalam cara pengawasan keuangan melalui pembukuan, pengolahan produk, dan bahkan sampai kepada pemasarannya.
Para kader sudah seharusnya menjadi pengurus koperasi agar mereka terlibat aktif melihat permasalahan masyarakat, mengetahui dinamikanya, tahu bagaimana cara mengatasi permasahan, dll. Hal itu bisa membantu para kader untuk semakin dikenal luas oleh masyarakat, yang memungkinkannya untuk terpilih menjadi wakil rakyat bila saat pemilu tiba.
Selain isu ekonomi, barangkali juga isu-isu lain perlu diberi perhatian, sesuai konteks daerah masing-masing. Ada banyak sekali komunitas yang mengelola berbagai macam isu, seperti lingkungan, hukum, pendidikan, sosial, agama, gender, dll. Semuanya bisa dirangkul tidak hanya sebagai aktivis sosial, tetapi mesti lebih dari itu yaitu menuju kepada aktivis politik.
Kegiatan pengembangan ekonomi dan pemberdayaan sosial dapat dijadikan sebagai agenda pokok partai. Ini menjadi basic utama agar partai mendapat tempat di hati masyarakat.
Bagaimanapun, proses ini bukanlah proses semudah membalikkan telapak tangan. Butuh waktu yang cukup bahkan panjang untuk mencapainya. Tetapi, kita harus memulai sejak sekarang. Toh, untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai, kita mesti mulai dari langkah pertama, setapak demi setapak.
Beberapa hal yang penting untuk diperhatikan dalam hal pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat:
1. Pendampingan koperasi ekonomi dan sosial ini mesti serius, intensif, terus-menerus/berkelanjutan sampai mereka cukup berhasil.
2. Mesti ada evaluasi secara periodik atas kegiatan yang dilakukan.
3. Oleh karena itu, maka perlu ada pengawas yang mesti digaji. Mereka ini sekaligus aktivis partai sehingga gerakan sosial yang dilakukan mesti terintegrasi dengan partai sebagai corong politik.
3. Pemberian modal usaha mesti diikuti pendampingan pelatihan pengemasan produk.
4. Selain itu, hal ini mesti diikuti dengan mencarikan pasar untuk produk-produk yang dihasilkan. Partai bisa menjadi jejaring yang besar untuk mencarikan pasar.
5. Pemanfaatan teknologi digital untuk menunjang peningkatan kualitas produk dan pemasaran. Hal ini juga sangat berguna untuk menyentuh kalangan anak muda.
Yogya 4 Juni 2019
Penulis:
Jeannie Latumahina
