Jakarta, Cendekiawanprotestan.com
Pembangunan sumber daya manusia diperlukan untuk menghadapi bonus demokrasi. Jika tidak dipersiapkan dengan baik, bonus demografi akan menjadi ancaman di masa depan. Pernyataan ini disampaikan oleh Eka Simanjuntak, Direktur Willi Toisuta and Associates dalam Diskusi Publik yang diadakan Rumah Milenial pada hari Rabu (1/5) di Menteng, Jakarta.
Diskusi Publik dengan tema Menakar Pentingnya Penguatan Sumber Daya Manusia Bagi Millenial dalam Memasuki Revolusi Industri 4.0 dihadiri beberapa pembicara antara lain Eka Simanjuntak (Pakar Sumber Daya Manusia), David Sitorus (Sekretaris Umum Pengurus Pusat GMKI), Bandot DM (Ketua Bidang Kajian Politik 98), dan Aziz Fadlirubun (Ketua Bidang Maritim PB HMI).
Menurut Eka, Indonesia sudah mengalami permasalahan SDM bahkan sebelum kita mengenal Revolusi Industri 4.0.
“Selama ini sebagian besar pegawai pemerintah yang mengurus pendidikan vokasi bukanlah yang berpengalaman di bidang vokasi. Akibatnya kurikulum vokasional kita tidak sesuai dengan kebutuhan pasar sehingga sekolah vokasi hanya meluluskan calon pengangguran saja,” kritik Eka.
Eka menambahkan bahwa perusahaan-perusahaan saat ini membutuhkan skill baru dari karyawannya seiring berkembangnya teknologi. Karyawan harus dididik agar dapat secara mandiri melakukan pengembangan skill sehingga sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
“Karyawan harus memiliki kemandirian untuk mengembangkan diri sesuai dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan industri. Ke depannya, sekolah vokasi seperti SMK, ataupun lainnya harus dikelola secara benar sehingga menghasilkan SDM yang pembelajar dan berkualitas,” kata Eka.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Bidang Kajian Politik Rumah Gerakan 98, Bandot DM menyampaikan bahwa produksi konten kreatif semakin masif di kalangan milenial.
“Saat ini generasi milenial sudah banyak melahirkan startup berbasiskan teknologi digital. Sayangnya regulasi pemerintah selalu terlambat menyesuaikan diri dengan teknologi yang bergerak cepat. Hal ini harus menjadi bahan evaluasi kita ke depan,” ujar Bandot.
Sekretaris Umum Pengurus Pusat GMKI, David Sitorus dalam diskusi ini menyampaikan bahwa era Revolusi Industri 4.0 telah banyak membantu manusia untuk memasarkan barang dan jasa dalam platform bisnis digital.
“Tantangan generasi milenial ke depan adalah beradptasi dan dapat menggunakan teknologi digital dengan tepat. Revolusi Industri 4.0 ini adalah tantangan bagi milenial untuk menjadi kompetitif, kreatif dan kritis. Karena itu kabinet pemerintah ke depan harus ada keterwakilan dari generasi milenial usia 20-35 tahun yg memahami kebutuhan dan persoalan milenial, pernah aktif dalam organisasi kemahasiswaan, dan yang terutama, sudah teruji pemahamannya tentang Pancasila dan kemajemukan bangsa Indonesia,” tutur David yang saat ini sedang menyelesaikan studi magister dari Universitas Indonesia.
Ketua Bidang Maritim PB HMI, Aziz Fadlirubun menyampaikan pentingnya masyarakat melakukan kolaborasi dan koalisi agar dapat menghadapi tantangan Revolusi Industri 4.0.
“Saat ini bukan lagi era kompetisi melainkan kolaborasi. Pemerintah harus memahami semangat ini dan menyampaikannya kepada masyarakat melalui berbagai program dan kebijakan,” kata Aziz.
