AGUSTUS 2020 YANG KELABU, DUNIA DILANDA RESESI EKONOMI (THE BLACK OF AUGST 2020, GLOBAL ECONOMY RECESSION), INDONESIA SELAMAT DARI RESESI
Penulis
– Yonge Sihombing, SE., MBA (Mantan Staf Ahli Ketua DPRD Sumut)/Ketua Pengusul Nobel Ekonomi Untuk Jokowi/KPNEJ
– Dr. Joharis Lubis (Dosen Pascasarjana Unimed)
– Dra. Murniati Tobing, M. Si (Candidat Doktor Ilmu Ekonomi USU)/Sekretaris KPNEJ
– Amistan Purba, S.Si, SE., MM Dosen STIE Pengembangan Bisnis Dan Manajemen (Jakarta)/Litbang KPNEJ
– Ir. Hamonangan Manurung, MM (Jakarta)/Humas KPNEJ
AGUSTUS Tahun 2020, ekonomi dunia akhirnya masuk lembah resesi. Bayang-bayang resesi ekonomi dunia sebagai imbas dari Covid 19, kini sudah menjadi kenyataan. Sebanyak 42 negara masuk dalam lembah kekelaman resesi ekonomi. Seluruh negara yang tergabung dalam kelompok G20 masuk dalam lembah resesi ekonomi, kecuali Indonesia, China, dan India.
Gambaran ekonomi global yang akan tampak suram, dengan resesi di hampir setiap ekonomi maju di seluruh dunia yang pernah di prediksi oleh Forecast Global EIU kini pun menjadi kenyataan.
Berikut daftar 42 negara dan teritori yang mengidap resesi dengan angka pertumbuhan ekonomi kuartal terakhir (%YoY), berdasarkan rangkuman Trading Economics yang dihimpun Tim Riset CNBC Indonesia, yang dilansir cnbcindonesia, Minggu, 31 Agustus 2020:
Afrika Selatan (0), Albania (-3), Angola (-2), Arab Saudi (-1), Argentina (-5), Austria (-13), Bahrain (-1), Barbados (0), Belanda (-9), Belgia (-14)
Belize (-4), Ekuador (-1), Filipina (-16), Finlandia (-5), Guyana Khatulistiwa (-6), Hong Kong (-9), Inggris (-22), Iran (-10), Italia (-17)
Jepang (-10), Jerman (-12), Kanada (-13), Latvia (-10), Lebanon (-5), Lebanon (-5), Lituania (-4), Makau (-68), Meksiko (-19)
Mongolia (-10), Palestina (-3), Peru (-30), Portugal (-16), Republik Ceska (-11), Singapura (-13), Slowakia (-12), Spanyol (-22), Sudan (-2), Swiss (-9), Thailand (-12), Tunisia (-22), Ukraina (-11), dan Venezuela (-27).
Menyikapi laporan tentang kejatuhan negara negara ke dalam jurang resesi ekonomi, kami pun mencoba untuk berdiskusi jarak jauh dengan menggunakan telepon selular, dan whatsapp, hingga menuliskan hasil diskusi kami ke dalam sebuah artikel bertajuk: “AGUSTUS 2020 YANG KELABU, DUNIA DILANDA RESESI, INDONESIA SELAMAT DARI RESESI”.
Mengapa Indonesia Selamat dari Resesi Ekonomi? Ada 5 Langkah yang dilakukan Pemerintahan Jokowi.
Pertama, Belanja Besar-besaran. Pemerintah berencana melakukan belanja besar-besaran untuk menghadapi ancaman resesi yang bakal datang. “Sehingga permintaan dalam negeri meningkat dan dunia usaha tergerak untuk berinvestasi,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers penempatan dana di Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Jakarta, Senin, 27 Juli 2020. Dengan cara ini, kata Airlangga, maka kontraksi ekonomi akibat efek domino Covid-19 bisa diredam. Sebab, Indonesia kini tengah berjuang agar tidak masuk ke jurang resesi ekonomi. Beberapa negara sudah masuk resesi, seperti Singapura dan Korea Selatan. Di lain kesempatan, Jokowi menyebut belanja pemerintah menjadi instrumen yang dapat dijadikan daya ungkit untuk memulihkan ekonomi di saat krisis seperti saat ini akibat pandemi Covid-19. “Dalam situasi krisis seperti ini belanja pemerintah menjadi instrumen untuk daya ungkit,” ujar Presiden di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa, 28 Juli 2020. Dalam rapat tersebut, dia mengatakan APBN tercatat hanya berkontribusi kurang lebih 14,5 pada PDB negara. Kepala Negara mengatakan sektor swasta dan UMKM dapat dipulihkan kembali dengan stimulus.
Kedua, Pembentukan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Pemerintah telah membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi yang dipimpin oleh Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Kebijakan dan Erick Thohir selaku Ketua Pelaksana. Di bawahya, ada Satuan Tugas Penanganan Covid-19 yang diketuai Doni Monardo dan Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional yang diketuai Budi Gunadi Sadikin. Budi Gunadi mengatakan salah satu pesan Jokowi kepada komiter tersebut adalah agar penanganan kesehatan dan ekonomi terus berjalan sinergi. Ia mengatakan alokasi fiskal untuk memulihkan kondisi ekonomi akan terus dikeluarkan selama sektor kesehatan belum selesai. Sampai hari ini, anggaran yang sudah disiapkan mencapai Rp 695 triliun. Dengan sinergi ini, komitmen fiskal tersebut lama-lama bisa menurun. Selain itu, arahan dari Jokowi kepada komite adalah untuk memastikan pertumbuhan ekonomi pada kuartal tiga 2020 tetap terjaga. Kuartal tiga adalah momentum Indonesia jatuh ke jurang resesi atau tidak. Sebab, kuartal dua, ekonomi diperkirakan sudah tumbuh minus 4,3 persen.
Ketiga, Program Bantuan ke UMKM. UMKM menjadi salah satu sektor yang terpukul paling awal akibat pandemi Covid-19. Untuk itu, pemerintah menyiapkan berbagai program untuk mengungkit sektor ini bergeliat kembali. Sebelumnya, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan restrukturisasi dan subsidi bunga kredit bagi UMKM. Saat ini, Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi menyiapkan dua program lain, antara lain bantuan UMKM produktif dan kredit berbunga rendah. Program bantuan UMKM produktif akan diberikan dalam bentuk grant dan bukan pinjaman. Rencananya, bantuan yang akan diberikan adalah sebesar Rp 2,4 juta per orang. Budi Gunadi mengatakan bantuan itu diharapkan tak hanya dipergunakan untuk kehidupan sehari-hari, melainkan juga untuk mulai berusaha. Program tersebut menyasar hingga 12 juta pelaku UMKM. Adapun selanjutnya adalah program kredit berbunga rendah yang akan dilakukan menggunakan mekanisme yang sudah ada dan bakal ditargetkan kepada pengusaha-pengusaha, khususnya yang terkena pemutusan hubungan kerja dan pemilik usaha rumah tangga. Program itu direncanakan terintegrasi degan program bantuan UMKM produktif. “Kredit ini diharapkan besarnya Rp 2 juta untuk masing-masing keluarga dan kami bisa tambahkan sesuai kebutuhan modal kerja mereka,” kata Budi.
Keempat, Penempatan Dana di Perbankan. Upaya lainnya yang dilakukan pemerintah untuk memutar kembali roda ekonomi, antara lain dengan melakukan penempatan dana di perbankan. Penempatan yang telah dilakukan pemerintah adalah Rp 30 triliun di Himpunan Bank Milik Negara, serta Rp 11,5 triliun di Bank Pembangunan Daerah. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan penyaluran kredit perbankan sudah mulai membaik seiring dengan adanya penempatan dana pemerintah tersebut. “Dalam konteks pemulihan, sudah ada penempatan dana pemerintah Rp 30 triliun di Bank Himbara, terasa sekali minat penarikan kredit baru mulai membaik,” ujar Kartika dalam diskusi daring, Selasa, 28 Juli 2020. Hal ini, menurut dia, dibuktikan dengan adanya penyaluran kredit yang cukup besar dari bank-bank penerima penempatan dana tersebut. “Setelah adanya penempatan dana Rp 30 triliun di akhir Juni, ini sebulan kemudian para bank sudah menyalurkan dalam skala yang cukup besar,” ujar bekas Direktur Utama Bank Mandiri itu. Secara keseluruhan, hingga 22 Juli 2020, Kartika mengatakan penyaluran kredit dari penempatan dana di Himbara telah mencapai Rp 43,5 triliun kepada 518.797 debitur. Angka tersebut adalah 145 persen dari total dana yang ditempatkan pemerintah.
Kelima, Penjaminan Kredit Modal Kerja untuk Korporasi. Pemerintah telah meluncurkan program program penjaminan pemerintah kepada korporasi padat karya dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. “Perbankan telah menandatangani perjanjian penjaminan terutama untuk sektor padat karya yang merupakan sektor yang banyak memperkerjakan pekerja,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam siaran langsung, Rabu, 29 Juli 2020. Sesuai dengan PP 43/2019 dan/atau padat karya sesuai PMK 16/2020, fasilitas penjaminan kredit modal kerja korporasi ditujukan kepada pelaku usaha korporasi yang memiliki usaha berorientasi ekspor dan/atau padat karyayang memiliki minimal 300 karyawan. Pelaku usaha korporasi yang dijamin tidak termasuk kategori BUMN dan UMKM, dan tidak termasuk dalam daftar kasus hukum dan/atau tuntutan kepailitan serta memiliki performing loan lancar sebelum terjadinya pandemi Covid-19. Besaran tambahan kredit modal kerja yang dijamin bernilai antara Rp 10 miliar sampai dengan Rp 1 triliun. Dalam skema penjaminan kredit modal kerja korporasi, porsi penjaminan sebesar 60 persen dari kredit, namun untuk sektor-sektor prioritas porsi yang dijamin sampai dengan 80 persen dari kredit. Selanjutnya, pemerintah menanggung pembayaran imbal jasa penjaminan sebesar 100 persen atas kredit modal kerja sampai dengan Rp 300 miliar dan 50 persen untuk pinjaman dengan plafon Rp 300 miliar sampai Rp 1 triliun. Skema penjaminan direncanakan berlangsung hingga akhir 2021 dan diharapkan dapat menjamin total kredit modal kerja yang disalurkan perbankan hingga Rp 100 triliun.
Bank Dunia Melihat Indonesia Jauh Lebih Mudah Pulih dari Resesi Ekonomi
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menceritakan percakapannya dengan Bank Dunia. Menurut dia, insitusi keuangan dunia itu menilai ekonomi Indonesia yang dihantam pandemi Covid-19, akan lebih mudah pulih dibandingkan negara lain. Tadi malam saya berbicara dengan World Bank via telepon. Mereka justru melihat bahwa Indonesia dengan konsumsi yang besar, jauh lebih mudah recovery dibandingkan dengan negara-negara yang hanya mengandalkan high technology,” ujar Luhut saat menjadi pembicara kunci dalam High Impact Seminar dan Kick Off Program BI dalam GerNas Bangga Buatan Indonesia, di Jakarta, Minggu (30/8/2020).
Luhut meyakini Indonesia dapat pulih dengan lebih cepat apabila semua pemangku kepentingan bahu membahu, salah satunya untuk terus mendorong konsumsi domestik. Pertumbuhan Indonesia sendiri mengalami kontraksi 5,32 persen pada kuartal II 2020.
Perlambatan ekonomi tercermin dari sisi pengeluaran yang mana konsumsi domestik mengalami kontraksi 5,5 persen, terburuk dalam 20 tahun terakhir. Mengingat sebanyak 58 persen dari PDB Indonesia bergantung pada konsumsi, industri di sektor makanan dan minuman, fesyen, transportasi, komunikasi, dan akomodasi, diharapkan dapat memainkan peran penting untuk meningkatkan konsumsi doemstik. “Kita punya kombinasi itu. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan,” ujar Luhut.
Luhut menegaskan, kunci untuk mendorong pemulihan pertumbuhan ekonomi di kuartal III 2020 adalah kekompakan, kerja sama, semangat inovasi, dan menjaga optimisme. Dia juga menambahkan masyarakat tidak perlu takut secara berlebihan apabila pada kuartal III nanti realisasi pertumbuhan ekonomi kembali negatif. “Kita berjuang sekuat-kuatnya sehingga bisa nanti kuartal III dekat dnegan nol atau minus nol koma sekian. Tapi kalaupun itu terjadi, itu bukan akhir dari segala-galanya. Tadi malam saya diskusi dengan World Bank, mereka mengapresiasi program-program yang kita lakukan,” ucapnya.
“Sepanjang kita masih bekerja dengan seperti ini, apa yang kita lakukan sudah benar, langkah sudah benar, disiplin juga sudah benar, tidak perlu ada ketakutan yang berlebihan dan optimisme harus semua kita pelihara,” tambah dia.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menindaklanjuti terkait pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) di sidang tahunan 14 Agustus lalu yang menyebut bahwa masa krisis akibat pandemi virus corona (Covid-19) harus dijadikan sebuah peluang. Salah satunya dengan hilirisasi.
“Setelah menyimak pidato sidang tahunan dalam rangka HUT Kemerdekaan ke-75 RI yang disampaikan Presiden Joko Widodo di kesempatan sidang tahunan MPR RI 14 Agustus lalu, ada satu hal yang menjadi perhatian saya yaitu ajakan beliau untuk membajak momentum krisis akibat pandemi untuk melakukan lompatan besar,” tulisnya dalam keterangan akun Instagramnya, Rabu (26/8/2020).
“Dan saat itu Presiden menyebutkan hilirisasi sebagai salah satu langkah dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk melakukan lompatan merebut momentum krisis ini,” lanjut dia. Untuk itulah, dirinya beserta kementerian/lembaga terkait hari ini berkoordinasi tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. “Di awal, saya tegaskan kepada teman-teman di jajaran K/L terkait untuk menyatukan pandangan bahwa kita tidak bisa main-main dengan lobi-lobi negara lain, hanya ada kepentingan nasional di balik pelaksanaan program ini.
Untuk itu, saya rasa perlu mempercepat segala peraturan menteri demi mensukseskan industri mobil listrik di Indonesia,” katanya.
Menurut Luhut, penyusunan peraturan seperti spesifikasi khusus, peta jalan, sampai penyediaan infrastruktur untuk pengisian daya kendaraan listrik, harus diharmonisasikan oleh lintas Kementerian terkait. “Saya juga sampaikan di rapat hari ini bahwa yang paling penting dibutuhkan saat ini adalah perumusan regulasi terkait pengurangan bea masuk, bagi komponen untuk mobil listrik yang sifatnya sementara agar harga mobil listrik dapat bersaing,” ujarnya.
Dia juga menilai, ekosistem industri kendaraan berbasis listrik juga bisa mendapatkan insentif sehingga nantinya dapat menggerakkan roda perekonomian baru. “Dan dukungan materil lewat insentif fiskal berbasis TKDN. Karena semakin tinggi TKDN, semakin tinggi insentifnya sehingga tercipta peta jalan industri yang dapat memicu tumbuhnya industri komponen dalam negeri,” katanya.
Selain itu, Luhut juga mengusulkan kendaraan listrik bisa dipergunakan sebagai kendaraan dinas operasional pada kementerian/lembaga/BUMN dan BUMD. “Saya berharap agar kehadiran regulasi dan roadmap industri KBLBB yang dibahas dari semua kementerian dalam rapat hari ini bisa selesai dalam dua minggu kedepan sehingga industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai bisa menjadi industri pionir untuk pasar dalam negeri yang potensial, bukan sekedar untuk menjadikan Indonesia sebagai pasar kendaraan listrik hasil produksi luar negeri,” ujarnya.
Menurut dia, jika lompatan besar dari bijih nikel menjadi pusat mobil listrik dunia tersebut bisa dilakukan, maka Indonesia akan mendapatkan berbagai keuntungan. “Keuntungan terbesarnya adalah perekonomian Indonesia bisa segera pulih kembali dengan terserapnya puluhan ribu tenaga kerja. Dan tentunya ketergantungan kita terhadap energi fosil bisa dikurangi,” sebutnya. “Sehingga kita mampu tunjukkan kepada dunia bahwa di masa krisis yang sulit seperti ini, kita tidak meratapinya. Tetapi kita sedang bersiap menjadi pemegang kunci industri kendaraan listrik dunia dengan berdikari mengolah hasil kekayaan alam kita sendiri,” tambah dia.
Penutup
Semoga Indonesia bisa bertahan dan selamat dari resesi ekonomi, yang saat ini sedang melanda dunia. Kami dari KPNEJ (Komite Pengusul Nobel Ekonomi Untuk Jokowi) menyampaikan apresiasi kepada pemerintahan Jokowi, dunia usaha, masyarakat, akademisi, tokoh, media, dan seluruh komponen bangsa dan negara yang telah bersatu padu untuk memenangkan Indonesia dari segala tantangan resesi ekonomi, dan juga wabah pandemi Covid 19. Sembari kita terus berdoa, agar seluruh masyarakat, bangsa, dan negara kita, dan dunia dalam keadaan damai dan sejahtera. Terimakasih. Dari Tim Penulis.
