Sosialisasi dan Asesmen Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Pusat dan Daerah
Jakarta, Cendekiawanprotestan.com
Pemerintah Daerah beserta Kementerian dan Lembaga (K/L/D) memiliki tantangan terhadap terencananya intervensi program, kegiatan dan layanan yang dilakukan untuk membantu berperan dalam mempercepat pemulihan pelaksanaan pembangunan. Tantangan bukan hanya keselarasan pusat dan daerah tapi juga pelaksanaan program dan kegiatan seperti penyaluran bansos melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Pangan (BSP), Bantuan Sosial Tunai (BST) yang sangat tergantung pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Perekonomian juga terdampak pada melemahnya UMKM, serta semua intervensi layanan termasuk kesehatan melalui program vaksin dan tindakan kesehatan pada penyintas COVID 19. Tingkat kebutuhan dan ketepatan program intervensi pada sasaran memerlukan pendataan berkualitas agar tepat sasaran.
Data merupakan aset strategis yang menjadi baseline untuk dimaknai oleh seluruh stakeholders di lingkungan pemerintah, terutama pada saat pandemi Covid-19 dimana pemerintah memiliki tantangan untuk mengoptimalkan layanan demi penanganan pandemi yang efektif dan efisien, melalui optimalisasi screening test, tracing, dan tracking, ketersediaan data penunjang lintas sektor, seperti sektor kesehatan meliputi fasilitas layanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan, tenaga kesehatan, serta manajemen respons yang belum terbangun maksimal karena data yang belum terkelola dengan baik. Sehingga penting bagi pemerintah untuk mengimplementasikan, melakukan monitoring, dan evaluasi dalam pelaksanaan pendataan berkualitas melalui Satu Data Indonesia (SDI).
Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat yang secara ex-officio berada di bawah Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan Sosialisasi dan Asistensi Asesmen Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) di Tingkat Pusat dan Daerah dengan mengundang 85 Kementerian/Lembaga tingkat pusat serta 34 Pemerintah Daerah Provinsi pada tanggal 29 November – 3 Desember 2021 secara hybrid di Hotel Harris Vertu Harmoni Jakarta. Acara ini dilaksanakan untuk memetakan perkembangan, tantangan dan hambatan pelaksanaan SDI sebagai upaya untuk menguatkan peran penyelenggara SDI, serta mendorong peran Sekretariat SDI dalam melakukan asistensi, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan SDI di Instansi Pusat dan Pemerintah.
Oktorialdi, Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan, Kementerian PPN/Bappenas selaku Koordinator Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat, Kementerian PPN/Bappenas membuka acara Sosialisasi secara hybrid dengan menyampaikan perkembangan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Tingkat Pusat dan Daerah.
“Monitoring dan Evaluasi ini penting untuk mengumpulkan informasi perkembangan penerapan SDI di setiap K/L/D sebagai baseline awal progress penerapan SDI di tahun 2021 yang nantinya akan digunakan sebagai bahan diskusi dengan Pembina Data di tahun berikutnya.” Jelas Oktorialdi.
Dalam proses asesmen ini diharapkan Sekretariat SDI dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi tantangan dan kendala utama implementasi SDI dalam Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi, serta menemukan model praktik baik implementasi SDI Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi. Informasi dan insight tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu dasar bagi Sekretariat SDI, Forum SDI, dan penyelenggara SDI dari Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi untuk merancang target dan rencana strategis untuk periode selanjutnya, serta memetakan tingkat kematangan penyelenggaraan SDI secara keseluruhan. Asesmen ini juga diharapkan dapat membantu penyelenggara SDI di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah mengidentifikasi keunggulan dan kekurangan implementasi SDI di dalam internal instansinya, serta dukungan dan asistensi yang dibutuhkan untuk mempercepat SDI di dalam internal instansinya. Nantinya hasil asesmen akan dianalisa dan dirangkum oleh Sekretariat SDI untuk kemudian di diseminasikan kepada K/L/D untuk selanjutnya secara berkala dimutakhirkan sesuai dengan perkembangan aspek dan indikator Pembangunan Nasional.
***
(Hotben)
