Jakarta, Cendekiawanprotestan.com
PP Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) menyelenggarakan Dialog Kebangsaan yang mengangkat tema “Bingkai Persatuan Indonesia dalam Semangat Ke-Bhinnekaan”, pada Kamis, 25 Juli 2019 di Sekretariat PP GPII di kawasan Menteng Raya. Hadir sebagai narasumber antara lain Alan Christian Singkali (aktivis pemuda), Nizar Ahmad Syahputra (mantan Ketum HIMA PERSIS), Dwi Hidayat (Perkumpulan Gerakan Kebangsaan), dan Masri Ikoni (Ketua Umum GPII).
Dalam sambutannya Masri Ikoni menekankan pada aspek kesejarahan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. “Persatuan yang diikat pada 17 Agustus 1945 harus disadari terbentuk dari perbedaan-perbedaan yang kaya dalam kebangsaan kita,” kata beliau.
Alan Christian Singkali menambahkan bahwa pengamalan Pancasila tidak bisa hanya dilihat dari sisi struktural saja melainkan juga kultural. “Pancasila lahir dari pengilhaman panjang para leluhur bangsa ini, yang kemudian terejawantahkan secara ikhlas dalam bentuk Negara Indonesia”, ujar Alan.
Pancasila juga harus menjawab secara komprehensif fenomena politik Indonesia hari ini, yang berkorelasi dengan penegakan kemanusiaan dan keadilan sosial. Pasal 33 UUD harus betul-betul diamalkan, jangan hanya jadi dongeng pengantar tidur rakyat tertindas.
Nizar dari HIMA PERSIS menjelaskan tentang model demokrasi Indonesia yang menjunjung tinggi musyawarah mufakat. Tidak ada yang merasa menang sendiri, dan juga tidak ada yang merasa tidak berarti apa-apa.
Senada dengan itu, Dwi Hidayat menegaskan tentang pentingnya pendidikan politik kepada rakyat secara terus-menerus sehingga ekses negatif di seputaran politik eleksional dapat dihindarkan. Yang perlu digarisbawahi adalah perlawanan terhadap semburan kebohongan yang biasa juga disebut dengan istilah firehouse of the falsehood.
Dialog ini kemudian diakhiri dengan pembacaan doa dan foto bersama. Harapan dari hadirin agar dialog semacam ini terus dilakukan dan juga tidak hanya hadir di tataran wacana, melainkan terimplementasi pada tataran praksis melalui aksi partisipatif masyarakat maupun kebijakan pemerintah, khususnya pemerintahan baru Presiden Joko Widodo pada periode kedua ini.
